Tentang Hutang Luar Negeri, PDB dan Daya Ungkit

Tentang hutang luar negeri, kenapa sih kok heboh banget. Padahal dari jaman pak Harto, hutang luar negeri ini udah ada. Gak heboh-heboh banget kayak sekarang ini. Hehehe

Masing-masing kelompok yang pro dan kontra juga saling adu argumen dan lempar data. Yang pro bilang, “Utang masih aman. Jauh di bawah ambang batas yang udah ditentukan UU”. Lain lagi dengan yang kontra, “Utang nambah terus, kapan lunasnya. Mana anggaran boncos mlulu!”.

Balas lagi ama yang pro, “Hutang tuh gak papa, yang penting jelas kegunaannya buat bangun apa!”. Balas lagi ama yang kontra, “Bangun apaan? Udah baca belum utang pemerintah buat apaan aja yang paling gede?”. Dibalas lagi deh ama yang pro, “jangan cuma ngitung utang, ngitung piutangnya juga dong!”. Balas lagi ama yang kontra, “ih riba tauuu!”.  Dst… Dst ….

Nah, pas kapan itu baca di detik.com ada infografis seperti di gambar. Sebagai mantan mahasiswa ekonomi, tertarik dong ngitung-ngitung dan membandingkan masing-masing presiden dengan prestasi PDB dan hutang luar negerinya.

Sumber Detik.com

Tapi sebelumnya saya share dulu beberapa pengertian-pengertian.

Apa sih Utang luar negeri itu? Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. [Sumbernya dari Wikipedia. Biar gampang hehehe]

Trus apa sih PDB itu? Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).  PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. [Sumbernya juga dari Wikipedia].

Trus apa tujuannya negara mengambil hutang luar negeri? Nah untuk menjawab ini, saya kutipkan jawaban Ibu Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, “Dalam rangka mencapai tujuan bernegara mencapai masyarakat yang adil dan makmur kita perlu untuk terus menjalankan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan baik dilakukan melalui pinjaman pemerintah selalu diyakinkan adalah untuk diinvetasikan pada sektor-sektor produktfif sehingga beban generasi yang datang akan jauh lebih kecil di dalam kemampuan untuk membayar kembali,”. [Dikutip dari halaman https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/manfaat-utang-dirasakan-oleh-masyarakat/]

So dapat disimpulkan bahwa, untuk membangun kita butuh uang. Sumbernya bisa dari hutang luar negeri. Karena kita membangun, maka diharapkan kita dapat membuat barang dan jasa yang akhir periode akan dihitung sebagai PDB yang bisa dianggap sebagai pendapatan nasional.

Kalau logikanya begitu, berarti nambah hutang harus nambah pendapatan nasional. Hal ini sejalan dengan teori-teori keuangan yang menyebutkan bahwa hutang adalah pengungkit. Gitu ya..

Nah mari kita bandingkan masing-masing Presiden dari masa ke masa mengenai hutang dan PDB nya. Ada beberapa pengecualian atau batasan, yakni [pertama] Pak Harto karena data yang tersedia tidak menampilkan hutang dan PDB jaman Pak Karno. [Lgpl saya malas carinya hehehe]. [Kedua] dan Habibie sebagai penerusnya hanya menjalankan pemerintahan secara sementara sehingga tidak saya hitung. [Ketiga], Gus Dur dan Bu Megawati, saya jadikan satu tahapan kepemimpinan. Dan berikut ini hasilnya. [Keempat] untuk pak Jokowi nilainya masih sementara karena belum berakhir periode jabatannya dan baru tercatat dari data di atas adalah akhir periode Januari 2018.

Berikut hasilnya dalam trilyun rupiah :

Gus Dur dan Mbak Mega mengawali pemerintahan dengan warisan hutang 938.8 trilyun rupiah. Mereka berdua menambah hutang luar negeri sebesar 359.2 trilyun rupiah dan berhasil meningkatkan PDB sebesar 1203,7 trilyun rupiah. Nilai daya ungkit hutang luar negeri dengan peningkatan PDB adalah sebesar 3.35X.

Pak SBY mengawali pemerintahan dengan warisan hutang sebesar 1298 trilyun rupiah. Selama 10 tahun, beliau menambah hutang luar negeri 1310.8 Trilyun rupiah dan berhasil meningkatkan PDB menjadi 10.542.7 atau meningkat sebesar 8239.7 trilyun. Skor daya ungkitnya sebesar 6.29 X.

Sedangkan pak JKW mengawali pemerintahan dengan warisan hutang 2606.8 trilyun rupiah. Dari 2014 sampai dengan Januari 2018, beliau menambah hutang 1349.86 trilyun dengan meningkatkan PDB sebesar 3046.1 trilyun rupiah. Skor daya ungkitnya untuk sementara sebesar 2.26 X. [next time kalau sempat, saya update setelah periode beliau selesai].

Yang pro JKW mungkin akan bilang, “Kan pak SBY 10 tahun, gak bisa dong dijadikan perbandingan yang apple to apple. Mustinya dibedakan periode 1 dan periode 2nya”. Jadi gini, karena datanya gak ada di atas, jadi saya gak bisa bandingkan. Misalnya itu dirata-ratapun, hasilnya akan sama saja. Misal nih, karena pak SBY 10 tahun, maka per periodenya beliau menambah hutang 655.4 trilyun dan meningkatkan PDB per periode 4119.85. Kalau 4119.85 dibagi 655.4, hasilnya sama aja dengan 6.29X.

Yang pro SBY mungkin akan bilang, “Tuh kan, pak SBY is the best!”. Jawab saya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kondisi ekonomi dunia belum diperhitungkan, padahal Indonesia ini kan banyak dipengaruhi oleh iklim ekonomi dunia bukan?!

So bikin kesimpulan sendiri ya, yang penting gak baperan!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *